Lebak | sorottoday.id – Gelombang kritik mahasiswa terhadap Pemerintah Kabupaten Lebak memuncak. Puluhan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi dan menyegel Gedung Negara Pemerintahan Lebak sebagai bentuk protes atas dugaan ketertutupan informasi publik dan penggunaan anggaran yang dinilai tidak transparan, Selasa (02/03/2026).
Aksi yang berlangsung di pusat pemerintahan tersebut menjadi sorotan tajam. Massa menuntut keterbukaan proyek pembangunan, audit anggaran secara menyeluruh, evaluasi program sosial, hingga klarifikasi terkait belanja baju dinas pejabat yang disebut-sebut mencapai ratusan juta rupiah.
Foto Ist: Seorang orator mahasiswa berdiri di atas pengeras suara menyampaikan tuntutan dalam aksi unjuk rasa di halaman Gedung Negara Lebak.
Koordinator lapangan aksi, Musail Waedurat, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan dorongan moral agar tata kelola pemerintahan lebih terbuka dan akuntabel.
“Kami bukan anti-pemerintah. Kami menolak ketertutupan dan dugaan penyimpangan. Transparansi adalah hak rakyat,” tegasnya di tengah orasi.
Sebagai bentuk kekecewaan atas tidak hadirnya pimpinan daerah untuk menemui massa, mahasiswa melakukan aksi simbolis dengan menyegel Gedung Negara menggunakan spanduk dan pita pembatas. Tindakan tersebut menjadi pesan keras bahwa kepercayaan publik tengah dipertaruhkan.
Mahasiswa menyatakan aksi tidak akan berhenti sampai ada respons langsung dari Bupati Lebak. Bahkan, mereka mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan diabaikan.
Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Sempat terjadi ketegangan dan kepulan asap di sekitar lokasi, namun situasi tetap terkendali tanpa bentrokan besar.
Menjelang waktu Magrib, massa membubarkan diri secara tertib. Teriakan penutup menggema di halaman kantor bupati:
“Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Lebak! Lawan Ketidakadilan!”
Aksi ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Lebak untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sorotan kini tertuju pada langkah konkret yang akan diambil pemerintah daerah.
Akankah kritik ini dijawab dengan keterbukaan dan evaluasi menyeluruh?
Ataukah justru memperpanjang daftar “rapor merah” di mata mahasiswa dan masyarakat?
Publik Lebak kini menunggu jawaban nyata, bukan sekadar retorika.
