Tangerang, Sorottoday.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menggelar workshop Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) sekaligus rapat koordinasi pengumpulan data Pengarusutamaan Gender (PUG), Rabu (30/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan Pemkab Tangerang menghadapi verifikasi lapangan PPE. Selain memastikan kelengkapan dokumen, forum ini juga digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan PUG di lingkungan pemerintah daerah.
Kepala DPPPA Kabupaten Tangerang yang diwakili Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Murwani, mengatakan PUG merupakan strategi pembangunan yang bertujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
Menurutnya, perspektif gender perlu diintegrasikan dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi kebijakan dan program.
“Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi pembangunan yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia,” ujar Murwani.
Pemkab Tangerang Siapkan Data hingga Dokumen Verifikasi
Murwani mengatakan Penghargaan Parahita Ekapraya tidak hanya berkaitan dengan penilaian administratif.
Menurut dia, PPE juga menjadi momentum untuk melihat sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan memberikan manfaat yang setara bagi perempuan maupun laki-laki.
“Dalam implementasi PUG di Kabupaten Tangerang, diperlukan analisis untuk mengetahui sejauh mana kesetaraan dan keadilan gender telah terwujud,” katanya.
Hasil analisis tersebut, lanjut Murwani, diharapkan dapat menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan, hingga penganggaran pembangunan.
Pemkab Tangerang juga mengakui masih diperlukan penguatan dalam pelaksanaan PUG, terutama dari sisi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta ketersediaan data terpilah berdasarkan gender.
“Melalui pendampingan ini, diharapkan perangkat daerah mampu mengintegrasikan analisis gender, memanfaatkan data terpilah, serta menyusun program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” tuturnya.
Dalam persiapan verifikasi lapangan PPE, seluruh perangkat daerah diminta memastikan kesiapan data, dokumen pendukung, bukti pelaksanaan, kelembagaan, program, hingga inovasi yang telah dilakukan.
Rapat koordinasi juga membahas pembagian tugas, kesiapan bahan paparan, lokasi verifikasi, serta personel yang akan mendampingi tim verifikasi.
Setiap perangkat daerah diminta aktif mengidentifikasi kekurangan data maupun dokumen dan segera melakukan perbaikan sesuai tugas serta kewenangannya.
Tak Hanya Kejar Dokumen
Pemkab Tangerang menekankan bahwa materi yang disampaikan dalam proses verifikasi harus menggambarkan kondisi dan praktik PUG secara objektif.
Implementasi PUG juga diarahkan tidak berhenti pada pemenuhan dokumen dan indikator penilaian.
Pemerintah daerah mendorong penguatan kepemimpinan, sinergi lintas sektor, serta konsistensi penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di seluruh perangkat daerah.
Workshop tersebut turut menghadirkan Analis Kebijakan PUG Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Davip Arya Bima, serta Pejabat PUG Provinsi Banten Novi Dwi Remi Asih.
Keduanya memberikan pendampingan terkait penguatan pelaksanaan PUG dan persiapan penilaian PPE Kabupaten Tangerang.
Murwani berharap koordinasi dan persiapan yang dilakukan dapat mendukung kelancaran verifikasi lapangan sekaligus menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat pelaksanaan PUG di Kabupaten Tangerang.
“Semoga dengan persiapan yang matang, koordinasi yang baik, dan komitmen bersama, pelaksanaan verifikasi lapangan PPE dapat berjalan lancar serta memberikan masukan positif bagi penguatan PUG di Kabupaten Tangerang,” pungkasnya.
(Red)
