“Kami terus melakukan sosialisasi selama satu tahun terakhir untuk membangkitkan keberanian masyarakat agar yakin saat melapor akan mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang baik, termasuk dari sisi psikologis. Penanganan yang tidak tepat justru bisa menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kapolri mengungkapkan bahwa Direktorat PPA-PPO juga akan memperkuat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, serta seluruh stakeholder terkait, termasuk kerja sama dengan pihak luar negeri. Hal ini penting mengingat maraknya kasus people smuggling dan TPPO yang melibatkan warga negara Indonesia.
“Banyak korban perdagangan orang yang tertipu iming-iming pekerjaan, namun akhirnya menjadi korban di luar negeri karena menggunakan jalur tidak resmi. Melalui kerja sama dan kolaborasi, kami berupaya agar kejadian seperti ini dapat dicegah,” paparnya.
Menurut Kapolri, kehadiran Direktorat PPA-PPO Polri tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan, perlindungan hak korban, serta jaminan keselamatan bagi masyarakat yang bekerja di luar negeri secara legal.
Di sisi lain, Jenderal Sigit berharap launching Direktorat PPA-PPO ini menjadi momentum penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan Polri, khususnya bagi perempuan dan anak.
