Ia menjelaskan, hasil kunjungan lapangan menemukan adanya penyempitan alur sungai atau bottleneck di sejumlah lokasi, ditambah dengan keberadaan bangunan liar di bantaran sungai yang menghambat aliran air.
“Kami juga telah meminta pandangan hukum dari Kantor Wilayah Pertanahan terkait status lahan di sekitar sungai. Tim teknis akan segera menindaklanjuti mulai besok,” tambah Andra.
Selain normalisasi sungai, Andra Soni juga menekankan pentingnya sinergi dalam penyesuaian dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar lebih adaptif dan tangguh terhadap potensi bencana hidrometeorologi.
Ia berharap Kantor Wilayah Pertanahan dapat mendampingi proses tersebut guna memastikan penataan ruang yang berkelanjutan dan sesuai regulasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan, menyampaikan bahwa pihaknya bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) C2 serta pemerintah daerah akan segera melakukan survei awal di Sungai Cirarab.
“Kami akan mengidentifikasi bangunan di sempadan sungai sekaligus memetakan jalur akses alat berat untuk keperluan normalisasi di titik-titik penyempitan aliran,” jelas Arlan.
