Bupati Garut Minta Bapenda Genjot PAD di Tengah Tantangan Dana Transfer Pusat

Garut, Sorottoday.id — Bupati Garut Abdusy Syakur Amin meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal daerah. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bapenda Kabupaten Garut di Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (20/7/2026).

Dalam arahannya, Syakur mengatakan pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan akibat kebijakan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi momentum bagi daerah untuk tidak hanya bergantung pada dana transfer, tetapi juga meningkatkan kemampuan menghasilkan pendapatan sendiri.

“Daerah masih sangat bergantung pada dana transfer. Karena itu, kita harus terus meningkatkan kemampuan mengoptimalkan PAD secara bertahap agar semakin mandiri,” ujarnya.

Meski demikian, Syakur mengakui upaya meningkatkan pendapatan daerah bukan perkara mudah. Kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan strategi peningkatan PAD.

Ia pun mengapresiasi jajaran Bapenda Kabupaten Garut yang dinilai memegang peran penting dalam menjaga keberlangsungan pembiayaan pemerintahan daerah.

Menurut Syakur, optimalisasi pendapatan harus dilakukan melalui langkah-langkah yang terukur. Salah satunya dengan memanfaatkan sistem pemantauan transaksi yang telah terintegrasi dengan Bank BJB sejak tahun lalu, sehingga realisasi penerimaan daerah dapat dipantau secara real-time.

Sistem tersebut mencatat berbagai sumber penerimaan daerah, mulai dari retribusi hingga pajak daerah seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang meliputi sektor perhotelan, restoran, hiburan, reklame, pajak tenaga listrik, dan sektor lainnya.

Di akhir arahannya, Syakur menegaskan bahwa proyeksi PAD harus disusun secara cermat karena menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Ia juga mengingatkan agar perhitungan target pendapatan dilakukan di luar kontribusi rumah sakit dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga potensi PAD riil dapat terukur dengan lebih akurat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *