Tangerang, Sorottoday.id — Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-394 Kabupaten Tangerang diwarnai aksi kritik mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tangerang Raya (BEM UNTARA) bersama aliansi mahasiswa Kabupaten Tangerang menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap kebijakan pembangunan dan pengelolaan anggaran, Selasa (13/10/2026).
Aksi tersebut berlangsung setelah rapat paripurna HUT ke-394 Kabupaten Tangerang di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang. Mahasiswa membawa dokumen ringkasan evaluasi kebijakan yang menyoroti pembangunan infrastruktur serta transparansi anggaran pemerintah.
Mereka menilai pembangunan jalan tidak semestinya hanya diukur berdasarkan panjang ruas yang dibangun. Menurut mahasiswa, pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata terhadap keselamatan pengguna jalan, kelancaran lalu lintas, dan mobilitas masyarakat.
Tiga perwakilan mahasiswa sempat menerobos masuk ke area gedung DPRD untuk menyampaikan orasi dan tuntutan mereka.
Farhan Rafiki, salah satu perwakilan mahasiswa, mengatakan evaluasi pembangunan perlu melihat manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan jalan dan infrastruktur tidak cukup diukur dari panjang fisiknya saja, melainkan harus berdampak langsung pada keselamatan, kelancaran lalu lintas, serta mobilitas warga,” ujar Farhan.
Selain infrastruktur, mahasiswa juga mendesak evaluasi kapasitas fiskal dan keterbukaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik di tingkat Kabupaten Tangerang maupun Pemerintah Provinsi Banten.
Farhan turut melontarkan kritik terhadap kondisi fiskal Provinsi Banten. Ia menilai pemerintah provinsi perlu menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam meningkatkan kapasitas pendapatan daerah.
“Selama 500 tahun Banten berdiri, fiskal Banten digerogoti. Dari tahun ke tahun, Andra Soni selaku Gubernur Banten tidak bisa menaikkan fiskal sama sekali. Setiap tahun APBD di Provinsi Banten selalu menurun,” kata Farhan.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari kritik mahasiswa terhadap pengelolaan fiskal daerah. Namun, klaim mengenai tren penurunan APBD dan kapasitas fiskal tersebut masih perlu diverifikasi melalui data anggaran resmi.
Melalui aksi ini, mahasiswa mendorong pemerintah daerah dan DPRD agar lebih terbuka dalam pengelolaan anggaran serta memastikan kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
(E.r)
