Bogor, Sorottoday.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperkuat tata kelola aplikasi dan website pemerintah sebagai bagian dari transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, penguatan tersebut dilakukan melalui forum kolaborasi pemerintah digital yang membahas pengelolaan aplikasi dan website di lingkungan Pemkab Bogor. Kegiatan berlangsung di Megamendung, Kamis (8/10/2026).
Forum tersebut melibatkan pengelola sistem informasi, aplikasi, dan website dari 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Kegiatan juga menghadirkan narasumber tenaga ahli madya statistisi dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat beserta tim.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, mengatakan perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurutnya, transformasi digital kini menjadi kebutuhan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan yang cepat dan mudah diakses masyarakat.
“Dalam konteks tersebut, aplikasi dan website pemerintah memiliki peranan yang sangat penting sebagai sarana penyampaian informasi, komunikasi, pelayanan publik, serta sebagai bagian dari ekosistem pemerintah digital di Kabupaten Bogor,” ujar Bambang.
Namun, berdasarkan evaluasi hingga September 2026, Diskominfo Kabupaten Bogor mencatat masih terdapat sejumlah persoalan dalam pengelolaan platform digital pemerintah.
Dari total 244 aplikasi yang tercatat di lingkungan Diskominfo Kabupaten Bogor, sebanyak 44 aplikasi atau sekitar 18 persen tercatat tidak aktif atau tidak digunakan.
Selain aplikasi, persoalan serupa ditemukan pada pengelolaan website kecamatan. Dari 40 website resmi kecamatan, sejumlah situs diketahui belum diperbarui secara berkala.
Bahkan, terdapat delapan website kecamatan yang tercatat tidak mengalami pembaruan konten selama sekitar satu tahun, dengan pembaruan terakhir dilakukan pada 2025.
Bambang menegaskan, keberadaan aplikasi maupun website pemerintah tidak cukup hanya sebatas tersedia. Platform digital tersebut harus dikelola secara profesional, berkelanjutan, aman, informatif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberadaan aplikasi dan website saja tidaklah cukup. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana aplikasi dan website tersebut dikelola secara profesional, berkelanjutan, aman, informatif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Karena itu, Diskominfo Kabupaten Bogor mendorong peningkatan kapasitas para pengelola aplikasi dan website di lingkungan pemerintah daerah, termasuk operator di tingkat kecamatan.
Penguatan tersebut mencakup pengelolaan teknis, penyediaan dan pembaruan konten, keamanan informasi, pengelolaan data, hingga pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelayanan publik.
Bambang berharap forum tersebut dapat menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan kompetensi teknis para operator agar pengelolaan data, informasi, dan layanan digital pemerintah berjalan lebih terpadu, transparan, dan akurat.
“Saya berharap melalui kegiatan ini, para peserta tidak hanya memahami aspek teknis pengelolaan website dan aplikasi, tetapi juga memahami pentingnya penyediaan konten yang berkualitas, pembaruan informasi secara berkala, keamanan informasi, pengelolaan data, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Ia juga menegaskan pengelolaan aplikasi dan website pemerintah tidak boleh hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban administratif.
Setiap platform digital, kata Bambang, harus diarahkan untuk menghadirkan layanan yang mudah digunakan, terintegrasi, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pengelolaan aplikasi dan website hendaknya tidak dilakukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus diarahkan untuk menghasilkan layanan digital yang mudah digunakan, terintegrasi, responsif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Pemkab Bogor berharap penguatan tata kelola tersebut dapat membangun ekosistem pemerintahan digital yang lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan pelayanan publik berbasis digital.
(Red)
