Bekasi, Sorottoday.id — Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai membidik sektor parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpotensi digenjot mulai 2027.
Rencana tersebut mencuat setelah Pemkab Bekasi bersama pimpinan dan jajaran DPRD Kabupaten Bekasi menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) Tahun Anggaran 2025.
Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, optimalisasi pendapatan daerah perlu dilakukan karena aktivitas ekonomi ikut terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Salah satu sektor yang merasakan dampaknya adalah perhotelan. Berkurangnya kegiatan pemerintah yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dinilai turut menurunkan aktivitas di sektor tersebut.
“Karena banyaknya ASN sekarang kegiatannya kurang karena ada efisiensi, sangat menurun,” kata Asep.
Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda PPAPBD Tahun Anggaran 2025 bersama Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron dan jajaran anggota DPRD di Gedung DPRD, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Senin (7/9/2026).
Di tengah kondisi itu, Pemkab Bekasi mulai mencari sektor lain yang dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan PAD. Salah satunya adalah parkir.
Menurut Asep, sektor parkir memiliki peluang besar mengingat tingginya mobilitas masyarakat di sejumlah titik, seperti pasar, stadion, kawasan hiburan, hingga fasilitas publik.
“Parkir itu ke depannya memang sedang saya pikirkan. Kenapa? Apalagi ada yang cepat dan bisa menghasilkan banyak, itu parkir,” ujarnya.
Asep menyebut pasar menjadi salah satu lokasi yang potensial. Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, tingginya jumlah pengunjung otomatis meningkatkan kebutuhan terhadap lahan parkir.
“Kenapa saya datang ke pasar? Karena ada potensi. Selain adanya ekonomi kerakyatan, di situ juga ada lahan parkir,” ungkapnya.
Untuk memperbaiki pengelolaan sekaligus meningkatkan transparansi, Pemkab Bekasi berencana menerapkan sistem pembayaran parkir secara digital menggunakan QRIS.
Namun, penerapannya tidak akan langsung dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah daerah terlebih dahulu akan melakukan pengujian dan evaluasi untuk melihat efektivitas sistem tersebut.
“Sekarang biarin saja dulu, sampai kita pengen tahu beberapa bulan ini. Setelah itu akan kita aktifkan lagi parkir semua, mau di stadion, itu bisa pakai QRIS,” jelas Asep.
Pemkab Bekasi menargetkan optimalisasi parkir mulai memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD pada 2027.
Pengembangan tersebut akan disesuaikan dengan potensi masing-masing lokasi. Semakin tinggi mobilitas masyarakat dan jumlah kendaraan yang datang, semakin besar pula peluang penerimaan dari sektor parkir.
“Insyaallah di 2027 itu akan kita optimalkan parkir ini. Semakin banyak orang datang ke pasar, banyak bawa kendaraan, parkir akan semakin meningkat,” kata Asep.
BPHTB dan Perizinan Perumahan Ikut Dievaluasi
Selain parkir, Pemkab Bekasi juga menyoroti sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
Asep mengatakan evaluasi terhadap perizinan kawasan perumahan akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan. Salah satu pertimbangannya adalah potensi banjir di wilayah yang akan dikembangkan.
“Kalau memang benar-benar nanti banjir, ya mungkin untuk izinnya kita stop. Tapi kalau memang tidak terdapat banjir, ya kita akan lanjutkan,” ujarnya.
Menurut Asep, kebijakan tersebut perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan, perlindungan lingkungan, serta peningkatan pendapatan daerah.
Melalui evaluasi pelaksanaan APBD 2025, Pemkab Bekasi akan terus memetakan sektor-sektor yang berpotensi menjadi sumber PAD baru.
Parkir berbasis digital dan optimalisasi BPHTB menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Bekasi di tengah perubahan aktivitas ekonomi dan kebijakan efisiensi anggaran.
(Er)
